ELSAM Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi Selekasnya Diulas

Posted on

Ramainya pemasaran data yang berlangsung di Indonesia, membuat Instansi Studi serta Advokasi Warga (ELSAM) keluarkan amanat, supaya pemerintah selekasnya mengulas Perancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).
Ini lumrah mengingat sewaktu epidemi COVID-19, terjadi seringkali jual membeli data di komunitas hacker. Paling baru, account Database Shopping yang mengakui jual 230 ribu data berkaitan perlakuan COVID-19 di Indonesia pada komunitas hacker namanya RaidForums.

“Dari beberapa kejadian kebocoran data itu Instansi Studi serta Advokasi Warga (ELSAM) lihat makin keutamaan pemercepatan proses bahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP),” kata Deputi Direktur Analisa ELSAM, Wahyudi Djafar dalam rilisnya, pada Selasa (23/6/2020).

ELSAM Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi Selekasnya Diulas

ELSAM menjelaskan ketiadaaan UU Perlindungan Data Pribadi yang kuat serta mendalam menyebabkan
ada timbulnya beberapa masalah dalam perlakuan kejadian kebocoran data.
“Dari mulai ketidaktahuan proses pemberitahuan, ketidaktahuan proses perlakuan, ketidaktahuan proses penyelidikan, ketidaktahuan pembagian tanggung jawab dalam perlakuan, ketidaktahuan proses protes, serta ketidaktahuan proses pengerjaan,” papar Wahyudi.

Wahyudi menerangkan akselerasi proses bahasan RUU Perlindungan Data Pribadi penting supaya Indonesia selekasnya mempunyai instrumen
perlindungan data pribadi yang kuat, buat pastikan pemenuhan serta perlindungan hak-hak privacy masyarakatnya.
Dalam masalah kebocoran data pasien COVID-19 di Indonesia, data yang bocor tidak sekedar hanya data umum, seperti nama, alamat, serta umur,
tapi didalamnya termasuk juga data kisah kesehatan yang masuk kwalifikasi data peka.

“Kebocoran data peka semakin mencemaskan, karena data ini mengenali seorang seumur hidupnya, serta sering
jadi sumber persoalan stigmatisasi,
diskriminasi, serta eksklusivisme. Oleh karena itu, tiap aksi pemrosesan pada data peka pada intinya dilarang, terkecuali atas kesepakatan dari subyek
data, atau berkaitan dengan kebutuhan vitalnya (penting interest),” tutur Wahyudi.

Disamping itu, ELSAM loyalitas dari semua fraksi di DPR serta pemerintah dengan semua bagiannya (kementerian/instansi) juga dibutuhkan,
dengan berperanan aktif serta memberikan dukungan proses ini, buat terwujudnya satu UU Perlindungan Data Pribadi yang kuat serta efisien.
Di kesempatan yang lain, Menteri Komunikasi serta Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate serta DPR RI
anji akan mengakhiri RUU PDP dalam tempo dekat.

(sz)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *